Jember paling telat dari pada kabupaten lainnya

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap, segera ada jalan tengah untuk APBD Jember,” kata Syaifullah Yusuf, wakil Gubernur Jawa Timur, saat kunjungan di Sekretariat GP Ansor Jember.

Gus Ipul –panggilan akrabnya– menuturkan, pihaknya menyayangkan kondisi Jember yang sampai kemarin urusan APBD belum klir ini.

Padahal, diakuinya, perbedaan pandangan kepala daerah dengan DPRD setempat adalah hal yang biasa terjadi di sejumlah daerah. Namun, biasanya hanya terjadi kemunduran atau molor jadwal penetapannya saja.

Namun, yang terjadi di Jember malah hingga hari ini belum jelas nasib APBD-nya, karena Kebijakan Umum Anggaran Penggunaan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) belum mendapatkan persetujuan bersama.

Diakuinya, banyak kabupaten/kota di Jawa Timur yang terlambat melakukan pembahasan APBD. Tetapi tidak sampai masuk tahun anggaran berikutnya. “APBD tahun 2018 ini kan dibahas tahun 2017. Ya ada mundur-mundur, tapi tidak sampai ke tahun 2018,” ungkap Gus Ipul.

Oleh karena itu, pihaknya prihatin jika APBD Jember belum ditetapkan. “Saya prihatin ya, sangat prihatin. Ada APBD tidak bisa ditetapkan. Antara eksekutif dengan legislatif belum bisa kompromi,” jelas Gus Ipul.

Seharusnya, kedua belah pihak ini bisa duduk bersama untuk membicarakan APBD Jember 2018 ini, sehingga bisa segera ditetapkan dan dilaksanakan untuk pembangunan selama tahun 2018 ini. “Ini adalah hal yang mungkin pertama kali di Jawa Timur (APBD belum ditetapkan). Dampaknya tentu kepada rakyat,” jelasnya. Pasalnya, hal ini semestinya sejumlah prioritas pembangunan mendapatkan perhatian dan mendapatkan program, akhirnya terhambat dan tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Untuk itu, lanjut Gus Ipul, pihaknya mendorong agar ada kompromi dan kesepakatan-kesepakatan. “Harus ada musyawarah yang bisa menjadi jalan tengah dari perbedaan yang ada. Sayangnya, ini belum bisa diwujudkan sampai sekarang,” jelas Gus Ipul.

Tentunya, dalam persoalan ini, kata Gus Ipul, leader-nya tetap pada tangan eksekutif, dalam hal ini bupati. Dia berharap bupati bisa mengambil langkah-langkah terutama mengambil jalan tengah, mengakomodasi maupun bisa jadi menolak usulan dari DPRD.

“Tapi tidak semua (usulan DPRD) bisa ditolak. Karena dewan juga mewakili pemilih,” jelasnya. Dirinya mengatakan jika DPRD itu berhak memberikan usulan karena juga mewakili pemilih.

“Dewan itu juga menjadi bagian dari pemerintah kabupaten, tidak terpisah. Satu tubuh tidak terpisah,” ungkapnya. Pada kesempatan itu, Gus Ipul menegaskan bahwa Pemprov Jatim sangat serius untuk menyelesaikan persoalan di Jember. Salah satu bentuk keseriusan itu dengan dikeluarkannya SK Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh Gubernur Jawa Timur.

“Itu (SK Perkada) satu-satunya selama saya menjadi wakil gubernur,” ungkap Gus Ipul. Sehingga, ini mungkin menjadi sejarah bagi pemerintahan Pakde Karwo-Gus Ipul selama memimpin Jawa Timur selama 10 tahun terakhir. Karena itu, dirinya pun menyayangkan sampai terjadi seperti ini. Terkait persoalan itu, menurut Gus Ipul, adalah tanggung jawab bersama untuk segera diselesaikan.

Sekadar tambahan informasi, meskipun ada peraturan kepala daerah yang sudah diberikan SK oleh Gubernur Jawa Timur, namun sebenarnya masih ada kesempatan untuk Jember memiliki APBD 2018. Di mana Pemprov dan pusat memberikan waktu hingga akhir bulan Februari 2018 mendatang.

Namun, ternyata hingga kemarin untuk APBD Jember ini belum jelas pembahasannya. Pasalnya, KUAPPAS APBD 2018 juga masih belum jelas kesepakatan antara Pemkab dan DPRD Jember. Gubernur Soekarwo berjanji kepada Komisi A DPRD Jatim untuk segera memediasi eksekutif dan legislatif di Jember.

Namun, hingga saat ini jadwal pertemuan mediasi tersebut belum jelas. Oleh karena itu, nasibnya pun tidak jelas meskipun sudah memasuki tahun 2018.